KEMAJUAN HUKUM & HAM HARUS DITUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

KEMAJUAN HUKUM & HAM HARUS DITUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
30 Sep 2007
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, sejak  tanggal 2 November 2006, telah menjadi salah satu Unit Eselon I di jajaran Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No.91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI. Konsekuensi sebagai unit kerja yang baru mengalami peningkatan status adalah lingkup tanggung jawab yang diemban semakin luas dan kompleks.Selengkapnya...

Edisi Terbaru

Vol. V No. 26
Vol. V No. 26
edisi september-oktober 2007
» Daftar Isi
» Edisi Lampau

RSS Feed

Dapatkan berita terbaru dari Majalah Hukum dan HAM melalui RSS.

Profil

IKRAR KEBULATAN TEKAD BERSIH DARI PEREDARAN NARKOTIKA

IKRAR KEBULATAN TEKAD BERSIH DARI PEREDARAN NARKOTIKA

30 Agt 2007
Ketergantungan akan narkotika dan obat terlarang (narkoba) merupakan bahaya yang mengancam siapa saja tanpa melihat status, usia, pendidikan dan tingkat kehidupan seseorang. Kampanye anti narkoba selalu digalakkan baik oleh berbagai intansi lembaga pemerintahan maupun lembaga non departemen. Tak terkecuali pula di lembaga-lembaga pemasyarakatan sebagaimana dilakukan oleh Waluyo Martodiredjo, Bc.IP,S.Sos Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo beberapa waktu lalu. Selengkapnya...

Laporan

PENGRAJIN BATIK TAK PERLU RESAH

30 Sep 2007
Logo tersebut telah diluncurkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta pada acara Pembukaan Gelar Batik Nusantara oleh yang diselenggarakan Yayasan Batik Indonesia di Jakarta Convention Centre, Rabu (19/9). Selengkapnya...

Legislasi

JELANG PEMILU 2009 RUU PARTAI POLITIK KEMBALI DIBAHAS

30 Sep 2007
Syarat jumlah pendiri partai politik perlu ditingkatkan dari 50 orang menjadi 250 orang, untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan legitimasi partai politik sebagai representasi aspirasi politik masyarakat. Hal ini sekaligus sebagai upaya membangun sistem kepartaian yang ideal. Demikian salah satu tanggapan Pemerintah mengenai RUU Partai Politik yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri M. Mardiyanto, dan Menteri Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Direktur Harmonisasi Diretorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan DR. Selengkapnya...